Home / Dana Haji Harus Dikelola Sesuai Dengan Syariah Islam

Dana Haji Harus Dikelola Sesuai Dengan Syariah Islam

Dana Haji Harus Dikelola Sesuai Dengan Syariah Islam – Ketua PBNU yang saat ini dipilih jadi anggota Dewan Pengawas BPKH, Marsudi Syuhud menyebutkan dana investasi ingin diinvestasikan dimana saja tidak problem. Seandainya sesuai sama prinsip syariah serta memberi faedah untuk jemaah haji dan umat.

” Menurut saya ingin diinvestasikan dimana saja yang perlu ada faedah serta ada maslahat keperluan untuk umat, faedah kembali pada pada beberapa haji, calon haji serta umat islam biasanya, ” kata Marsudi waktu terlibat perbincangan dengan detikFinance, Kamis (27/7/2017).

Mengacu UU No 34 Th. 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Haji, peletakan dana haji dalam project infrastruktur seperti dikehendaki Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanglah dibolehkan, asal sesuai sama prinsip syariah serta kriteria beda yang ditata dalam.

Tetapi untuk menerapkan UU itu butuh di buat Ketentuan Pemerintah seperti disyaratkan Pasal 48 ayat 3.

” Saya cobalah mencari, kelihatannya PP turunan dari UU ini belumlah ada. Bila memanglah belumlah ada, Pemerintah mesti sediakan PP-nya dahulu, ” kata ekonom yang Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Dradjad Wibowo.

Ketetapan beda yang perlu di perhatikan yaitu Pasal 45 ayat 4. Di pasal itu dijelaskan kalau peletakan dana haji dlm project infrastruktur itu mesti masuk gagasan strategis, gagasan kerja serta aturan tahunan Tubuh Pengelola Keuangan Haji (BPKH) serta mesti memperoleh kesepakatan DPR.

Berarti, kata Dradjad, inspirasi supaya dana haji diinvestasikan di project infrastruktur paling cepat baru dapat dikerjakan th. depan.

” Terkecuali DPR bersedia mengulas perubahan Renstra, Renja serta aturan tahunan. Tetapi perubahan ini tidak ditata dalam UU, hingga riskan digugat dengan hukum, ” tuturnya.

Ia juga mengingatkan, bila nanti dana haji jadi diletakkan di project infrastruktur jumlahnya relatif terbatas. Bila sekarang ini ada dana haji Rp 90 hingga Rp 100 triliun, tidak serta-merta semua diinvestasikan.

” Ini karna BPKH harus melindungi likuiditas. Bila tidak hati-hati, dapat berlangsung liquidity mismatch, ” kata Dradjad.

Dalam peluang terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengimbau pada instansi dana haji supaya pengelolaan dana haji patuh dengan ketentuan yang berlaku serta dengan hati-hati.

” Karna ini dana umat jadi dia mesti dikelola dengan hati-hati serta ikuti rambu-rambu good governance serta mesti bebas korupsi, ” kata Sri Mulyani.

About admin