Home / Mahfud MD Menilai Pelaku Hoaks Tak Bisa Dijerat Dengan UU Terorisme

Mahfud MD Menilai Pelaku Hoaks Tak Bisa Dijerat Dengan UU Terorisme

Mahfud MD Menilai Pelaku Hoaks Tak Bisa Dijerat Dengan UU Terorisme – Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD belum pula menemukannya dalil bila aktor penyebaran berita bohong atau hoax dijaring gunakan UU terkait Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Seperti didapati, wawasan itu muncul dari Menko Polhukam Wiranto. Dasarnya, aktor hoax dianggap jadi peneror penduduk.

” Saya belum pula menemukannya dalilnya, saya mencarinya teroris itu kan satu aksi kekerasan yang bikin orang takut korbannya, penduduk umum membahaya jiwa dan lain-lain, ” kata Mahfud dalam diskusi Aliansi Anak Bangsa buat Indonesia di Hotel Treva, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (24/3) .

Dalam pandangan Mahfud, baik tindak pidana terorisme atau tindak pidana penebar kebohongan miliki definisinya semasing. Oleh karena itu, bila Wiranto hingga menyebutkan kedua-duanya bisa sama-sama jerat, hal semacam itu mesti dikaji kembali lebih mendalam.

” Jika Pak Wiranto team pakar hukumnya menemukannya pembuat hoax dirasa teroris, ya silahkan. Jika saya telah mencari di arti terorisme, itu tidak ada hoax itu dapat dihubungkan ke situ, tetapi kalau hoax itu beresiko, iya. Hukumannya dapat 10 tahun penjara, ” tegas Mahfud.

Awal kalinya, Wiranto memiliki pendapat korelasi pada pidana hoax serta teroris, bisa dijaring clausal terorisme. Menurutnya, hoax berubah menjadi definisi ultimatum ketakutan yang meneror publik. Perihal ini, di rasakan seirama dengan teroris yang memunculkan resiko sama.

” Di Undang-Undang ITE, pidananya ada. Tetapi saya terangkan barusan hoax ini kan meneror penduduk. Terorisme ada fisik serta nonfisik. Terorisme kan memunculkan ketakutan di penduduk. Jika penduduk diancam dengan hoax buat takut ada ke TPS, itu telah ultimatum, itu telah terorisme. Jadi semestinya kita Undang-Undang Terorisme, ” jelas Wiranto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu 20 Maret 2019.

Akan tetapi selanjutnya Wiranto mengemukakan kalau masukan itu baru hanya wawasan. Bila hal semacam itu tidak di setujui jadi dapat dicari pilihan lainnya. ” Itu kan wawasan saya. Sebab jika telah hoax ya telah bikin ketakutan penduduk jadi takut ke TPS. Ini telah meneror penduduk, ultimatum penduduk, ” ujarnya di Depok, Kamis (21/3) .

Ia mengutarakan, bila penduduk telah terasa takut oleh karena ada hoax membuktikan berita bohong udah mengintimidasi serta menghimpit. Hal semacam itu dianggap jadi sisi dari terorisme pada penduduk.

” Namanya ultimatum, telah meneror penduduk, jika telah meneror kan itu tindak terorisme, ” katanya.

Wiranto utamakan kembali kalau gagasan aplikasi UU Teroris buat penebar hoax baru hanya wawasan yang bakal dikaji lebih dalam. Pihaknya ajak buat mendalami lebih jauh apa penebar hoaks dapat dimasukan ke UU Terorisme.

” Ini tak perlu diributkan, kita uji dalam UU (terorisme) apa dapat dimasukkan atau mungkin tidak, ” tegasnya.

About admin