Home / Pilkada Kota Makasar Di Undur Sampai 2020,Karna Kotak Kosong Menang

Pilkada Kota Makasar Di Undur Sampai 2020,Karna Kotak Kosong Menang

Pilkada Kota Makasar Di Undur Sampai 2020,Karna Kotak Kosong Menang – Komisi Penentuan Umum (KPU) Kota Makassar meyakinkan penentuan wali Kota serta Wakil Wali Kota Makassar bakal diulangi pada 2020 sesudah kotak kosong dinyatakan menang dalam penentuan Wali Kota Makassar 2018.

Pasangan calon tunggal Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) cuma memperoleh 47 % nada, sedang kotak kosong 53 %. Pasangan Appi-Cicu beroleh 264. 245 nada serta kotak kosong sejumlah 300. 795 nada.

” Paslon tunggal Munafri Arifuddin serta Rachmatika Dewi itu tak capai nada yang diputuskan, jadi penentuan wali kota bakal diulangi di th. 2020, ” tutur Komisioner Bagian Divisi Data serta Tehnis KPU Makassar Abdullah Manshur seperti diambil Pada, di Makassar, Sabtu (7/7).

Abdullah menuturkan semestinya penentuan lagi dikerjakan 2019 namun lantaran ada pemilu presiden serta legislatif, jadi Pilkada serentak itu bakal di gelar th. 2020.

Sesuai sama Ketentuan KPU (PKPU) Nomer 13 Th. 2018 perihal penentuan dengan satu pasangan calon dijelaskan jika saat pasangan calon tak capai pencapaian nada kian lebih 50 % jadi dikerjakan penentuan lagi.

Abdullah menyebutkan Munafri serta Rachmatika Dewi juga tetap sangat mungkin untuk turut jadi kontestan kembali ke 2020, tetapi mesti dengan pasangan calon lainnya serta tak bisa berpaket kembali.

” Siapa saja juga dapat turut seandainya penuhi prasyarat, ” tuturnya.

Diluar itu, Abdullah menyebutkan bila pihak paslon tunggal tak terima dengan hasil rekapitulasi resmi, KPU Makassar mempersilakan pasangan Appi-Cicu lakukan usaha hukum.

” Itu boleh-boleh saja bila ingin menuntut. Kami senantiasa siap untuk dari semua usaha hukum yang dikerjakan dari pihak yg tidak terima hasil KPU ini, ” tuturnya.

Sekarang ini Wali Kota Makassar dijabat oleh Ramdhan Pomanto yang bakal habis saat jabatannya pada 8 Mei 2019. Tampuk kepemimpinan setelah itu, semestinya, di isi oleh calon kepala daerah pemenang Pilkada 2018.

Tetapi, lantaran kolom kosong yang menang, mengacu dari Undang-Undang Nomer 10 th. 2016 perihal Pilkada, kursi Wali Kota Makassar setelah itu bakal di isi oleh seseorang penjabat (Pj) wali kota. Hal semacam itu tertuang dengan gamblang dalam Masalah 54D Ayat (4) UU Nomer 10 th. 2016.

” Dalam soal belumlah ada pasangan calon dipilih pada hasil Penentuan seperti disebut pada ayat (2) serta ayat (3), Pemerintah memberikan tugas penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota, ” mengutip bunyi Masalah 54D Ayat (4) UU Nomer 10 th. 2016.

About admin