Home / Berita Umum / Terkait Penutupan Pulau Komodo, Menteri LHK Tegaskan Konservasi Urusan Pemerintah Pusat

Terkait Penutupan Pulau Komodo, Menteri LHK Tegaskan Konservasi Urusan Pemerintah Pusat

Terkait Penutupan Pulau Komodo, Menteri LHK Tegaskan Konservasi Urusan Pemerintah Pusat – Menteri Lingkungan Hidup serta Kehutanan (LHK) , Siti Nurbaya membuka nada berkenaan ide Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat tutup Taman Nasional Komodo sepanjang 1 tahun buat wisatawan. Siti mengatakan, Viktor mesti berkonsultasi dengan pemerintah pusat lebih dahulu sebelum tutup daerah itu.

Seperti didapati, Viktor Bungtilu Laiskodat mau tutup Taman Nasional Komodo sepanjang 1 tahun lantaran pertimbangan budi daya rusa.

” Pemerintah daerah mesti konsul serta mesti dalam koridor masalah yg diselesaikan oleh Dirjen Konservasi, ” kata Siti di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (24/1) .

Eks Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem ini mengedepankan buat mengerjakan perbaikan tata kelola konservasi di Taman Nasional Komodo, beberapa pihak mesti dilibatkan. Ialah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam serta Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup serta Kehutanan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Keuangan.

Menurut UU No. 5 tahun 1990 terkait Konservasi Sumber Daya Alam serta Ekosistemnya, UU No. 23 tahun 2014 terkait Pemerintahan Daerah, PP No. 28 tahun 2011 terkait Penyelenggaraan Daerah Suaka Alam serta Daerah Pelestarian Alam, mengamanatkan pengurusan taman nasional terhadap balai besar atau balai satu tingkat Eselon II atau III dibawah Direktorat Jenderal KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup serta Kehutanan. Demikian pula amanat dalam

Perpres No. 16 tahun 2015 terkait Kementerian Lingkungan Hidup serta Kehutanan, Ketetapan Menteri Lingkungan Hidup serta Kehutanan No. P. 18/MENLHK-II/2015 terkait Organisasi serta Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup serta Kehutanan, Ketetapan Menteri Lingkungan Hidup serta Kehutanan No. P. 7/MENLHK/SETJEN/OTL. 0/1/2016 terkait Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Tekhnis Taman Nasional.

” Masalah terkait konservasi menurut UU Kehutanan, UU Konservasi, UU Pemda serta Ketetapan Pemerintah terkait pembagian masalah, itu konservasi itu masalah pemerintah pusat, ” kata Siti.

Ia memaparkan, penutupan satu taman nasional dapat saja dengan pertimbangan ilmiah atau atas situasi privat, umpamanya berlangsung erupsi gunung berapi serta situasi cuaca ekstrim hingga pendakian ditutup sesaat. Seperti yg berlangsung di TN Gunung Rinjani, TN Gunung Merapi, TN Bromo Tengger Semeru.

Siti memberi tambahan, ia udah memohon Direktorat Jenderal KSDAE KLHK buat menyatukan semuanya kabar di lapangan perihal argumen fundamental ide penutupan Taman Nasional Komodo. Sehabis dapatkan data-data, pihaknya langsung mengerjakan tinjauan mendalam.

” Lekas sehabis data dihimpun, pemda propinsi NTT kita undang serta kita carikan jalan keluarnya, yg utama arah pemdanya kita gapai, ” kata Siti.

About admin